Busyro menunding ada pihak ketiga yang menciptakan opini bahwa KPK dan Polri berseteru untuk melemahkan KPK. Menurutnya Mafia Migas yang bisa dari Pebisnis, Politisi busuk dan juga birokrasi. Bahkan ada pengusaha asing yang turut dalam praktik korupsi pada sektor Migas dan Minerba ini.
Menurut Busyro para Mafia ini mulai terusik saat KPK mulai masuk di sektor ini. Busro membeberkan pada sektor Migas dan Minerba ini ada Korupsi yang sistemik dan terstruktur oleh pebisnis busuk, birokrasi dan politisi. Semenjak tahun 2008 KPK sudah mulai masuk ke sektor itu dan mulai menemukan praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Bahkan dia membeberkan sejak tahun 2008 sampai 2014 ada penyelamatan sektor migas Minerba hingga mencapai Rp 1,2 Triliun.
Pada tahun 2012, KPK telah melakukan kajian terkait sistem model kebijakan di sektor migas. Dari hasil kajian, KPK menemukan adanya unsur-unsur kecurangan. Faktanya, setidaknya ada 12.000 izin usaha pertambangan di 12 provinsi di Indonesia yang bermasalah.
"Target Dirjen waktu itu Rp 16,4 Triliun per tahun. Setelah kami masuk mengawal, bisa mencapai Rp 28,7 Triliun dalam satu tahun. Sektor keuangan satu tahun sejumlah itu menggambarkan mafia banyak, pebisnis busuk juga bahkan ada usur asing," ujarnya.
Menurut Busyro, dalam kaitannya dengan pencegahan kasus Migas dan Minerba tersebut yang banyak berperan justru Polri."Yang berperan besar itu Polri dengan KPK yang melakukan pencegahan. Itu bukti bahkan KPK dengan Polri tidak ada apa-apa. Ketika itu Kapolri Pak Sutarman, dan Suhardi Alius Kabareskrimnya," tambahnya.
Fakta ini menjadi bukti bahwa sebenarnya Polri dan KPK bersinergi memberantas Korupsi dan tidak saling melemahkan. Ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan opini bahwa seolah-olah ada konflik antara KPK dan Polri.
0 Response to " Mafia Migas Yang Melemahkan KPK "
Post a Comment