Ini Yang Membuat BPJS Haram Menurut MUI

BPJS HARAM -- Belum lama diberlakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menuai kritikan yang cukup menggemparkan. Menyusul Fatwa dari MUI bahwa BPJS dinyatakan Haram versi Majelis Ulama Indonesia.  BPJS ini dinyatakan haram dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sontak fatwa haram BPJS ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak. Salah satunya dari Wapres JK,JK menilai, konsep hukum suatu produk dalam Islam sudah jelas. "Saya belum baca, tapi yang jadi haram/halal itu jelas dalam agama Islam sederhana. Selama enggak haram dia halal," kata JK di Kantor Bappenas.

Sebenarnya seperti apa duduk permasalahannya sampai BPJS diyatakan haram menurut MUI ini. Berdasarkan hasil ijtimak para ulama, MUI telah melakukan kajian mendasar mengenai BPJS Kesehatan tersebut, terutama dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah. Dalam penelitian itu, MUI menilai BPJS Kesehatan belum mencerminkan jaminan sosial dalam Islam.

"Secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak," tulis MUI dalam rekomendasi hasil ijtimak.

Tak hanya itu, MUI juga menyorot denda administrasi sebesar 2 persen per bulan dari jumlah iuran tertunggak baik bagi penerima upah maupun bukan. Denda ini dibayarkan secara bersamaan.

Dari hasil pengkajian tersebut, MUI menilai penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Sebab, pelaksanaannya mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

"MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima."